CONTOH AD/ART KOPERASI

  

ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA

KOPERASI .................

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1)   Koperasi ini bernama Koperasi .................

2)   Koperasi ................. berkedudukan di (alamat koperasi)

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1)   Koperasi ................. bertujuanmewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berdasar azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2)   Ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

BIDANG USAHA

Pasal 3

Koperasi melaksanakan kegiatan usaha, yaitu :

a)      Perdagangan & Industri

b)      Jasa

c)      Agrobisnis

d)     Transportasi

e)      Pertambangan

f)       Asuransi

g)      Peternakan

h)      Perikanan

i)        Kehutanan

j)        Perumahan

k)      Telekomunikasi

l)        Pariwisata

m)    Energi

n)      Media

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 4

(1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa
(2) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan

Pasal 5

Syaratmenjadi anggota Koperasi ini adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi  ketentuansebagai berikut :

a.       Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa, tidak dalam perwalian, dsb.);

b.      Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) anggaran dasar ini;

c.       Telah menyetujui isi anggaran dasar dan peraturan-peraturan perkoperasian yang berlaku

 

Pasal 6

Setiap anggota mempunyai kewajiban :

a.       Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-keputusan Rapat Anggota;

b.      Membayar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan simpanan lainnya yang diputuskan oleh Rapat Anggota;

c.       Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;

d.      Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan

e.       Menanggung kerugian sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Anggaran Dasar ini

Pasal 7

Setiap anggota mempunyai hak :

a.         Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota

b.        Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas

c.         Meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan pasal 14 Anggaran Dasar ini

d.        Mengemukakan pendapat dan saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta

e.         Mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota

f.         Meminta keterangan mengenai perkembangan koperasi

g.        Mendapat bagian SHU sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota terhadap Koperasi

h.        Mendapat bagian sisa hasil Penyelesaian

Pasal 8

Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam daftar anggota

Pasal  9

Seseorang yang akan masuk menjadi anggota Koperasidiluaranggotapendiri, harus :

a.       Mengajukan surat permintaan sebagai anggotakepada Pengurus;

b.      Bilamana Pengurus menolak permintaan dimaksud pada huruf a, maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan Rapat Anggota berikutnya;

Pasal 10

Keanggotaan berakhir, bilamana anggota :

a.       meninggal dunia;

b.       minta berhenti atas permintaan sendiri;

c.        diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan;

d.       diberhentikan oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, atau berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi

Pasal 11

1)      Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota

2)       Permintaan berhenti sebagai anggota harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus

3)       Seseorang yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan dalam Rapat Anggota berikutnya

Pasal 12

1)      Selain anggota dimaksud dalam pasal 4, Koperasi dapat menerima Anggota Luar Biasa dengan persyaratan sebagai berikut:

a. di setujui keanggotaanya oleh Rapat Pengurus Anggota pendiri Koperasi
b. bersedia membayar simpanan pokok

2)      Keanggotaan Luar Biasa tidak dapat dipindah tangankan.

3)       Anggota Luar Biasa mempunyai hak :
a. memperoleh pelayanan usaha;
b. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk perbaikan dan kemajuan Koperasi tetapi tidak mempunyai hak suara dalam rapat Anggota.
c. memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha

4)       Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban :
a. mematuhi ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan Rapat Anggota;
b. membayar simpanan pokok;
c. memelihara nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi;
d. menanggung kerugian usaha Koperasi secara terbatas maksimal sebesar simpanan pokok

Pasal 13

1)      Keanggotaan Luar Biasa berakhir, apabila :
a. Meninggal dunia;
b .Koperasi yang bersangkutan bubar atau dibubarkan oleh Pemerintah;
c. berhenti atas permintaan sendiri;
d. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai Anggota Luar Biasa, atau berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi .

2)      Berakhirnya keanggotaan luar biasa mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota Luar Biasa.

3)      Permintaan berhenti sebagai Anggota Luar Biasa harus mengajukan secara tertulis kepada Pengurus.

4)      Anggota Luar Biasa yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan secara tertulis dalam Rapat Anggota berikutnya.

BAB V

RAPAT ANGGOTA

Pasal  14

1)      apat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

2)      Rapat Anggota menetapkan :

a.    Anggaran dasar;

b.    Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi;

c.    Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas;

d.   Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;

e.    Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam pelaksanaan tugasnya, serta pengesahan laporan keuangan;

f.     Pembagian sisa hasil usaha;

g.    Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

3)      Rapat Anggota dilakukan/dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

4)      Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret tahun
      berikutnya setelah tutup tahun buku (per 31 Desember)

Pasal 15

Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota Koperasi;

1)        Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka Rapat Anggota ditunda untuk waktu paling lama 7 hari;

2)        Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) kuorum tetap belum tercapai, maka rapat dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota

Pasal16

3)        Dalam Rapat Anggota Koperasi tiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu
satu anggota satu suara.

4)        Keputusan  dalam  Rapat  Anggota  diambil  berdasarkan  musyawarah  untuk
mendapatkan mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.

5)        Semua  keputusan  Rapat  Anggota  Koperasi  harus  dibuat  dalam  Berita  Acara
Keputusan Rapat Anggota yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan disahkan
     oleh rapat anggota.

Pasal 17

Selain Rapat Anggota Tahunan, Koperasi dapat mengadakan Rapat Anggota yang diadakan secara khusus untuk membahas rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi yang diselenggarakan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tahun buku berikutnya berjalan.

Pasal 18

1)        Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota

2)        Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan atas kehendak :
a. Pengurus;
b. Pengawas;
c. atas permintaan tertulis minimal 1/10 jumlah anggota

Pasal 19

Untuk mengubah Anggaran Dasar harus diadakan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk mengubah anggaran dasar tersebut, yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah

anggotayang hadir

Pasal 20

Untuk membubarkan Koperasi harus diadakan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk pembubaran koperasi tersebut, yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota yang hadir

BAB VI

PENGURUS

Pasal 21

Syarat-syarat Pengurus adalah antara lain :

1)      Tidak menjadi/ menjabat sebagai Pengurus Koperasi lain (Koperasi Primer).

2)      Cakap dan memiliki kemampuan serta pengetahuan tentang perkoperasian.

3)      Amanah dan memiliki jiwa kepemimpinan serta berkepribadian menarik.

4)      Dapat  dan  mampu  bekerjasama dengan  sesama  pengurus  lainnya,  dengan
      pengawas, pengelola dan atau pihak lainnya.

5)      Terpilih dalam fourom Rapat Anggota dan mendapat persetujuan/ disyahkan oleh
      pimpinan Rapat dalam Rapat Anggota.

6)      Mempunyai  komitmen  yang  kuat  untuk  kemajuan  koperasi  dalam  rangka
      meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada anggotanya.

7)      Sehat jasmani dan rohani.

8)      Untuk   kesinambungan   kegiatan dan   pengelolaan   usaha   koperasi, disaat
      pergantian kepengurusan pengurus lama dipilih kembali minimal 1 (satu) orang.

Pasal 22

Tata cara pemilihan Pengurus Koperasi diatur berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan .

BAB VII

PENGAWAS
Pasal 23

1)        Susunan  Pengawas  Koperasi  sesuai  dengan  kebutuhan  organisasi  dan  usaha
     Koperasi.

2)        Susunan pengawas Koperasi berjumlah 2 (tiga) orang yang terdiri dari :

a.              Ketua

b.              Anggota

3)        Masa jabatan Pengawas Koperasi selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali.

4)        Pengawas mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan tugas pengawasannya pada          tiap-tiap periode yang ditetapkan, besarnya berdasarkan Rencana Kerja (RK) dan       Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) Koperasi.

5)        Dalam  pelaksanaan  tugasnya  Pengawas  Koperasi  menyampaikan  laporan  hasil pengawasannya atas kegiatan dan asset/ keuangan Koperasi secara tertulis setiap         triwulan kontinu dan konsisten.

6)        Bilamana periode jabatan Pengawas telah habis, maka untuk pemilihan pengawas        periode berikutnya baik sistem pemilihan, kriteria mengacu pada pasal 14.

BAB VIII

PENGELOLA USAHA
            Pasal 24

1)        Koperasi dapat mengangkat manajer/Pengelola usaha/kepala bagian dan karyawan
sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha koperasi.

2)        Manager/  Pengelola  usaha/kepala  bagian  dan  karyawan  diangkat  melalui  Surat
Keputusan Pengurus Koperasi dan dilaporkan pada Rapat Anggota.

3)        Dalam    pelaksanaannya    Manajer/    Pengelola    usaha/kepala    bagian    dan

4)        karyawan secara  priodik  dan  kontinyo  baik  diminta  ataupun  tidak  diminta melaporkan tugas dan tanggung jawab penuh kepada pengurus Koperasi.

5)        Manajer/ Pengelola usaha/kepala bagian dan karyawan berhak mendapatkan Gaji,
tunjangan atau imbalan lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
di Koperasi.

6)        Untuk  jabatan  Manajer/  Pengelola  usaha/kepala  bagian  masa  kerja,  hak  dan
kewajibannya dibuatkan kontrak kerjanya dengan mengacu peraturan/ ketentuan
yang berlaku serta kebutuhan dan kemampuan Koperasi.

7)        Kontrak kerja untuk jabatan Manajer/ Pengelola usaha/kepala bagian dibuat secara
tertulis  diatas kertas  bermaterai dan  ditanda  tangani  oleh pengurus atas  nama
Koperasi, dan pejabat yang bersangkutan.

8)        Dalam kontrak kerja diatur hal-hal yang berkenaan dengan antara lain :

a.    Gaji, dan atau Imbalan jasa lainnya.

b.    Jangka waktu berlakunya kontrak kerja.

c.    Hak dan kewajibannya.

d.   Konsekwensi pelanggaran isi kontrak.

e.    Dalam  hal  perpanjangan  kontrak  kerja  minimal 3 (tiga)  bulan  sebelumberakhirnya masa kontrak telah dibuat kesepakatan baru.

BAB IX
DEWAN PENASEHAT
Pasal 25

1)      Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat Dewan Penasehat;

2)      Anggota Dewan Penasehat adalah tokoh masyarakat yang mempunyai kewibawaan atau keahlian sesuai kepentingan Koperasi;

3)      Dewan Penasehat bertugas memberi saran/anjuran pada Pengurus untuk kemajuan Koperasi baik diminta maupun tidak diminta;

BAB X
PEMBUKUAN KOPERASI
Pasal 26

1)        Tahun buku Koperasi mulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.

2)        Untuk pertama kalinya buku Koperasi dimulai pada tanggal ditetapkannya Anggaran Dasar ini.

3)        Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai Prinsip Akuntansi Indonesia dan Standar Khusus Akuntansi.

BAB XI
MODAL KOPERASI
Pasal 27

1)      Saat pendiriannya modal Koperasi sebesar ………………..berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah

2)      Modal sendiri Koperasi berasal dari :
a simpanan pokok;
b simpanan wajib;
c dana cadangan;
d hibah;

3)      Untuk memperbesar usahanya, Koperasi dapat memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan Koperasi berupa pinjaman dari :
a anggota;
b koperasi lain dan atau anggotanya;
c bank dan lembaga keuangan lainnya;
d penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
e sumber lain yang sah

4)      Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal Penyertaan

BAB XII
SIMPANAN ANGGOTA
Pasal 28

1)        Setiap anggota harus membayar Simpanan Pokok atas namanya kepada Koperasi sebesar Rp ................ yang dibayar sekaligus atau ………kali angsuran

2)        Setiap anggota diwajibkan untuk membayar Simpanan Wajib atas namanya kepada Koperasi yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah tangga atau Peraturan Khusus

3)        Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota Koperasi;

4)        Pada waktu keanggotaan diakhiri, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib merupakan suatu tagihan atas Koperasi sebesar jumlahnya secara kumulatif, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian;

5)        Setiap anggota digiatkan untuk menyimpan dalam bentuk atau jenis lainnya atas dasar keputusan Rapat Anggota

BAB XIII
SISA HASIL USAHA
Pasal 29

1)      Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan

2)      Sisa Hasil Usaha Koperasi yang diperoleh dibagikan untuk :
a cadangan;
b anggota sesuai transaksi dan simpanannya;
c pendidikan anggota dan karyawan;
d insentif untuk Pengurus dan Pengawas;
e insentif untuk Manajer dan karyawan;
f sosial dan pembangunan daerah kerja

3)      Pembagian dan presentase sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan dan diputuskan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota

Pasal 30

Bagian Sisa Hasil Usaha untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau dimasukkan dalam simpanan anggota yang bersangkutan

Pasal 31

Dana cadangan dipergunakan untuk pemupukan modal dan menutup kerugian Koperasi

BAB XIV
TANGGUNGAN ANGGOTA
Pasal 32

1)      Bilamana Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian anggota diwajibkan menanggung kerugian masing-masing terbatas pada Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yang seharusnya telah dibayar oleh anggota yang bersangkutan pada Koperasi, serta modal penyertaan yang dimilikinya

2)      Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir suatu tahun buku ditutup dengan dana cadangan

3)      Bilamana kerugian tersebut dalam ayat (2) tidak terpenuhi maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian yang belum terpenuhi ditutup atau diperhitungkan dengan SHU tahun-tahun yang akan datang

BAB XV
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 33

(1)     Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan :
a.  keputusan Rapat Anggota;
b.  keputusan Pemerintah

(2)     Pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota didasarkan pada :
a.  atas permintaan anggota secara tertulis sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota;
b.  koperasi tidak lagi mempunyai kegiatan

(3)     Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah didasarkan pada :
a.  adanya bukti-bukti bahwa Koperasi tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang perkoperasian;
b.  kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan;
c. kelangsungan hidupnya tidak dapat diharapkan lagi

Pasal 34

2)      Untuk kepentingan pihak ketiga dan para anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian

3)      Penyelesaian dilakukan oleh penyelesai pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai

4)      Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan Koperasi Dalam Penyelesaian

Pasal 35

1)      Dalam hal Koperasi hendak dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Anggota maka Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota terdiri dari unsur anggota, Pengurus, Pengawas, dan pihak lain yang dianggap perlu dan bertanggung jawab kepada kuasa Rapat Anggota

2)      Dalam hal Koperasi hendak dibubarkan berdasarkan keputusan Pemerintah maka Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah

3)      Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban :

a)      melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi Dalam Penyelesaian;

b)      mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;

c)      memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

d)     memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala catatan dan arsip Koperasi; menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari hutang lainnya;

e)      menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan kewajiban Koperasi;

f)       membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;

g)      membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota

4)      Pengurus Koperasi menyampaikan keputusan pembubaran Koperasi oleh Anggota kepada Pemerintah, sesuai ketentuan yang berlaku

5)      Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran kewajiban lainnya

Pasal 36

1)      Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran Koperasi sesuai ketentuan pasal 33 ayat (1) Anggaran Dasar ini—

2)      Anggota yang telah keluar sebelum Koperasi dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi dan keluarnya sebagai anggota belum lewat jangka waktu 6 (enam) bulan

BAB X VI

KESEJAHTERAAN / SOSIAL
Pasal 37

1)      Koperasi  mengupayakan  bantuan/tunjangan  atau  imbalan  jasa  kepada  anggota,      Pengurus, Pengawas dan Manager/ karyawan antara lain seperti :

a.    Jasa anggota koperasi.

b.    Bingkisan/ paket.

c.    Bantuanantuan  pengobatan  kesehatan  dan  atau  santunan  kepada  anggota  yang
            meninggal dunia, dan yang mengalami musibah.

2)      Besarnya jasa, bingkisan dan santunan pada tersebut diatas akan ditetapkan dalam
      rapat  pengurus  dan  disampaikan  ke  dalam  Rapat Anggota  untuk  mendapatkan
      pengesahan.

 
BAB XVII

S A N K S I
Pasal 38

Anggota Koperasi yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga maupun  peraturan  lain  yang  berlaku  di  Koperasi  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.

Pasal  39

1)      Anggota maupun anggota luar biasa yang mencemarkan nama baik dan merugikan
      Koperasi  serta  tidak  mengindahkan  kewajibannya  sebagai  anggota/melalaikan
      kewajibannya dalam membayar simpanan dan piutangnya sesuai dengan keputusan
      Rapat Anggota, maka kepada anggota yang bersangkutan diberikan peringatan  /
      teguran.

2)      Bilamana  pada  kurun  waktu  selanjutnya  peringatan/  teguran  tersebut  tidak
      diindahkan  maka  yang  bersangkutan  dapat  diberhentikan  oleh  pengurus  dan
      selanjutnya keputusan dimaksud akan dilakukan pembahasan (disetujui atau ditolak)
      pada forum Rapat Anggota berikutnya.

3)      Simpanan pokok dan simpanan wajib dan simpanan lain/jasa lainnya dari anggota
      yang diberhentikan dikembalikan setelah anggota tersebut menyelesaikan kewajiban
      utang piutangnya.

Pasal 40

Pengurus, pengawas maupun pengelola/karyawan Koperasi yang melakukan pelanggaran atau  penyalahgunaan  wewenang  atas  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  dibebankan kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk selanjutnya dapat dipecat dari jabatannya berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota.

Pasal 41

1)      Pengurus,pengawas  maupun  pengelola  Koperasi  yang  dengan  sengaja  dan  atau
      karena  kelalaiannya  melakukan  perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian  Koperasi
      dikenakan sanksi ganti rugi sebesar kerugian yang disebabkan oleh masing-masing
      pengurus, pengawas maupun pengelola yang bersangkutan.

2)      Apabila tersebut pada ayat 1 diatas tidak mendapat tanggapan untuk membayar
      ganti  rugi  maka  kepada  yang  bersangkutan  berdasarkan  hasil  keputusan  rapat
      anggota dapat diajukan kepengadilan baik perkara pidana maupun perdata.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal  42

Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dengan peraturan khusus atau peraturan lainnya atas persetujuan Rapat Anggota.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

1)      Anggaran Rumah Tangga Koperasi ini disetujui/ disahkan oleh Rapat Anggota/ Rapat
Anggota Tahunan Koperasi. 

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal disahkan/ ditetapkan untuk dapat dijadikan

pedoman kerja dalam menjalankan kegiatan Koperasi.